Iklan

Etika Kasus Pengadaan RFID – Waroeng Tegal™


Proyek Pengadaan RFID

  1. Pengertian RFID

RFID (Radio Frequency Identification)atau Identifikasi Frekuensi Radio adalah sebuah metode identifikasi dengan menggunakan sarana yang disebut label RFID atau transponder untuk menyimpan dan mengambil data jarak jauh. Sistem pembaca RFID tidak memerlukan kontak langsung (sumber : Wikipedia).

RFID dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti: Manajemen akses, pelacakan barang, pengumpulan dan pembayaran toll tanpa kontak langsung, mesin pembaca dokumen berjalan, pelacakan identitas untuk memverifikasi keaslian, pelacakan bagasi di bandara, dan terakhir direncanakan sebagai alat pengendali kendaraan bermotor yang mengkonsumsi BBM bersubsidi.

  1. Kronologi kasus
  • Sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk membatasi penggunaan BBM bersubsidi, PT Pertamina mengadakan tender pengadaan RFID pada awal 2013.
  • Tender program Sistem Monitoring dan Pengendalian (SMP) tersebut diikuti oleh empat perusahaan yaitu PT Telkom Tbk, PT Inti, PT LEN dan PT Sucofindo.
  • Pada April 2013 PT Inti ditetapkan sebagai pemenang tender, karena memenuhi persyaratan baik dari sisi teknis maupun harga yang ditawarkan yaitu Rp.18 per liter hanya sampai dengan monitoring dan Rp. 20,74 per liter sampai pengendalian.
  • Pemasangan RFID direncanakan mulai Juli 2013 secara bertahap dimana tahap awal difokuskan untuk SPBU dan kendaraan di Jakarta, dan pada akhir Juli 2014 seluruh SPBU di JABODETABEK telah dipasang RFID.
  • Pada kenyataannya uji coba baru dilakukan pada Agustus 2013 dan pemasangan baru dilakukan pada bulan November 2013.
  • Sejak awal pemasangan sampai dengan akhir 2013, antrian kendaraan bermotor untuk pemasangan RFID terjadi di beberapa SPBU Jakarta.
  • Awal bulan Maret 2014, Hatta Rajasa (Menko Perekonomian) menyindir program RFID yang tidak berjalan sebagaimana direncanakan.
  • Dahlan Iskan (Menteri Negara BUMN) menyatakan PT. Pertamina (Persero) harus menyetujui nilai ulang kontrak pengadaan RFID tersebut jika ingin proyek terus berjalan.
  • Pihak PT. Pertamina (Persero) dan PT. INTI (Persero) mengatakan bahwa pelemahan kurs Rupiah terhadap USD menyebabkan perhitungan awal pengadaan RFID tidak lagi sesuai, dan meminta BPKP untuk melakukan audit atas Term of Reference (TOR) dan penambahan anggaran RFID.
  • Peraturan terkait
  1. Peraturan Menteri ESDM no. 1/2013, tentang pengendalian penggunaan BBM yang menyatakan semua jenis kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, mobil barang dengan jumlah roda lebih dari 4 buah untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan serta mobil barang dengan jumlah roda lebih dari 4 buah untuk pengangkutan hasil kegiatan kehutanan dilarang menggunakan BBM Bersubsidi.
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  3. UU No. 19 tahun 2003 menyatakan bahwa setiap BUMN harus menerapkan prinsip Good Corporate Governance. Pasal 5 ayat 3 dan Pasal 6 ayat 3 secara jelas menyebutkan bahwa direksi dan komisaris BUMN dalam melakukan pengelolaan perusahaannya harus berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance.
  4. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara
  1. Analisa
  • Ethics The manner by which we try to live our lives according to a standard of “right” or “wrong” behavior—in both how we think and behave toward others and how we would like them to think and behave toward us.
  • Business Ethics: The application of ethical standards to business behavior.
  • Organizational culture can be defined as the values, beliefs, and norms shared by all the employees of that organization. The culture represents the sum of all the policies and procedures—both written and informal—from each of the functional departments in the organization in addition to the policies and procedures that are established for the organization as a whole.
  • Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik) merupakan prinsip-prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung-jawabannya kepada stakeholders.

Terkait program pembatasan penggunaan BBM bersubsidi dan pengadaan RFID tersebut, terdapat tiga pihak terkait yaitu:

  1. Pertamina (Persero) sebagai pemilik proyek
  2. PT Inti (Persero) sebagai pemenang tender, dan
  3. Pemerintah Indonesia sebagai regulator dan yang berkepentingan untuk membatasi penggunaan BBM bersubsidi oleh kendaraan bermotor.

Pelanggaran etika:

  1. PT Inti (Persero)

PT Inti sebagai salah satu BUMN diharapkan menerapkan etika dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan melakukan implementasi Good Corporate Governance (GCG). Implementasi tersebut dimulai pada tahun 2004 dengan membentuk Komite Tata Kelola Perusahaan untuk membangun dasar penerapan GCG.

PT Inti melanggar etika bisnis, karena meminta perubahan nilai kontrak lelang pengadaan RFID padahal telah berkomitmen di awal proses tender.

Komite GCG khususnya komite audit kurang melakukan fungsinya dengan baik, dimana kebijakan GCG terkait good procurement governance (pedoman pengadaan barang/jasa perusahaan) mengatur tidak hanya dalam proses mengikuti tender tetapi juga pelaksanaannya.

  1. PT Pertamina (Persero)

Sebagai pemilik proyek, PT Pertamina tentunya juga telah menerapkan prinsip GCG dan memiliki standar etika dalam mengelola perusahaan. Proyek pengadaan RFID yang tujuan utamanya adalah untuk mencatat dan membatasi penggunaan BBM bersubsidi merupakan proyek yang cukup penting.

PT Pertamina tidak melakukan analisa mendalam atas nilai proyek yang diajukan oleh PT Inti, padahal dalam tender terdapat perbedaan nilai yang cukup signifikan sampai dengan 4 kali lipat dibandingkan dengan peserta tender yang lain. Padahal pemerintah juga telah mengestimasi nilai proyek yang lebih besar, sehingga menganggarkan biaya lebih.

  1. Pemerintah Indonesia

Pemerintah merupakan pihak yang sangat berperan dalam keberhasilan proyek ini. Berdasarkan sejarah, realisasi subsidi BBM selalu melebihi anggaran dalam APBN sehingga diperlukan suatu program yang direncanakan secara matang dan terjadwal dengan baik untuk melakukan pengendalian konsumsi BBM.

Pemerintah juga merupakan pemegang saham mayoritas baik di PT Pertamina sebagai pemilik proyek maupun PT Inti sebagai pemenang proyek. Pemerintah terkesan tidak melakukan pengawasan atas jalannya proyek tersebut, dan terlalu menyerahkan kepada PT Pertamina dan PT Inti.

Etika dalam bisnis maupun organisasi juga terlihat tidak diterapkan dengan baik, hal ini terlihat adanya kesan saling menyalahkan antar kementerian dan lepas tangan.

  1. Saran
  • Pada saat mengikuti lelang pengadaan RFID, seharusnya PT Inti sudah memperkirakan beberapa skenario kurs nilai tukar sehingga harga yang diajukan kepada PT Pertamina sudah mempertimbangkan hal tersebut dan tidak akan membuat rugi walau terjadi pergerakan kurs.
  • Saat Pertamina menentukan pemenang lelang, seharusnya tidak hanya berpatokan pada nilai kontrak tapi juga kesiapan dan alternatif jika jalannya proyek tidak sesuai yang diharapkan.
  • Mengingat proyek ini memiliki efek cukup besar terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan, sebaiknya Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko Pertamina memantau secara khusus pelaksanaan proyek tersebut.
  • Pihak kementrian terkait (ESDM, BUMN, dan Koordinator Ekuin) sebaiknya duduk bersama dan membahas mengenai kejelasan proyek tersebut. Apabila memang diperlukan revisi nilai proyek, segera didiskusikan terlebih dahulu dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sehingga tidak ada kesan proyek dibiarkan terbengkalai.
  • Pihak BPKP segera melakukan penilaian ulang terhadap Term of Reference (TOR) dan memberikan adivs mengenai kelanjutan proyek RFID tersebut. Mengingat proyek tersebut sudah berjalan sebagian dan menggunakan APBN

Sumber:

Norman Ghillyer, Bussiness Ethics Now, 2012

http://id.wikipedia.org/wiki/RFID

http://www.tempo.co/read/news/2014/03/27/090565696/Pemerintah-Tak-Kompak-Kendalikan-BBM-Bersubsidi

http://economy.okezone.com/read/2014/03/20/19/958059/proyek-rfid-lambat-dahlan-salahkan-pemerintah

http://economy.okezone.com/read/2013/12/04/19/907201/wah-pengadaan-rfid-ternyata-belum-miliki-tor

http://economy.okezone.com/read/2013/12/31/19/919772/rfid-bukan-untuk-kendaraan-operasional-pemerintah

http://www.sjdih.kemenkeu.go.id/fullText/2012/70TAHUN2012PERPRES.htm

http://www.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/5050-uji-coba-penggunaan-alat-kendalirfid.html

http://www.gatra.com/ekonomi-1/39550-dollar-melonjak,-pengadaan-alat-rfid-terganggu.html

https://www.ipotnews.com/index.php?jdl=Pengadaan_RFID__Inti_Investasi_Hingga_Rp4_Triliun&level2=newsandopinion&id=2484927&img=level1_topnews_3&urlImage=#.Uzbi86iSySo

http://finance.detik.com/read/2014/03/19/162513/2530644/1034/1/hatta-rajasa-program-rfid-mana-capek-omdo-terus

Iklan

About yudhisti

Keep learning and sharing

Posted on 6 Oktober 2014, in Manajemen and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: